Palangka Raya, KabarLewu.com — Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyampaikan laporan resmi perkembangan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Sabtu (22/8/2026).
Laporan itu memuat kondisi terkini Karhutla, kesiapan sumber daya dan sarana, mobilisasi personel gabungan, hingga kebutuhan dukungan pemerintah pusat dalam menghadapi puncak musim kemarau Agustus 2026.
Berdasarkan data Posko Penanganan Darurat Bencana (PDB) Karhutla Provinsi Kalteng per 21 Agustus 2026, tercatat 19.992 titik hotspot dengan 1.639 kejadian Karhutla.
Luasan yang telah ditangani tim darat mencapai 4.499,21 hektare. Sementara berdasarkan analisis citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS Kementerian Kehutanan, estimasi luasan terbakar mencapai 7.634,46 hektare.
Secara nasional periode Januari–Juni 2026, luas Karhutla di Kalteng menempati peringkat kesembilan dari 38 provinsi.
Agustus 2026 menjadi puncak peningkatan paling signifikan. Dalam 18 hari pertama, tercatat 14.659 titik hotspot, 798 kejadian, dan 2.824,42 hektare lahan terbakar. Angka ini sudah melampaui akumulasi Januari–Juli 2026.
Dampak Karhutla juga terasa pada kualitas udara. Berdasarkan data ISPU Net Kementerian LHK per 22 Agustus 2026 pukul 07.00 WIB, dari enam stasiun ISPU aktif di Kalteng ada beberapa wilayah berada pada kategori “Sangat Tidak Sehat” yakni Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan wilayah lainnya yaitu Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Murung Raya berada pada kategori ‘Tidak Sehat”.
Untuk memperkuat penanganan, Gubernur telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/142/2026 yang berlaku 26 Mei – 31 Oktober 2026. Beberapa daerah seperti Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Palangka Raya, dan Barito Selatan juga sudah menetapkan status tanggap darurat.
Sebanyak 10.700 personel disiagakan secara terpadu dari unsur BPBD, TNI, Polri, Dinas Kehutanan, DLH, Manggala Agni, Damkar, KPH, ditambah 5.303 relawan dari MPA, TSAK, Balakar, dan Redkar.
Dukungan udara dari BNPB saat ini meliputi 1 unit pesawat Cessna Hybrid untuk Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), 1 unit helikopter patroli, dan 4 unit helikopter water bombing. OMC sudah dilaksanakan 3 periode.
Dalam laporannya, Gubernur menyampaikan sejumlah kendala seperti keterbatasan sarana pemadaman, akses ke lokasi yang sulit, serta minimnya sumber air dan dukungan operasional.
Pemprov Kalteng mengusulkan penambahan 7 helikopter water bombing yang ditempatkan di Sampit dan Pangkalan Bun untuk menjangkau wilayah barat Kalteng.
Selain itu mengusulkan penambahan peralatan darat seperti pompa portabel, selang, nozzle, tangki air, kendaraan operasional, dan alat komunikasi.
Gubernur juga berharap Dukungan Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB untuk operasi pemadaman darat. Berikutnya pembangunan sumur bor dan embung di titik rawan Karhutla bersama Kementerian PU.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi peningkatan Karhutla. Optimalisasi personel, sarana prasarana, patroli udara dan darat, pemadaman, serta operasi modifikasi cuaca dilakukan sebagai langkah terpadu menekan dampak Karhutla selama puncak musim kemarau,” tegas Gubernur.
Laporan ini diharapkan menjadi dasar penguatan sinergi pusat dan daerah agar penanganan Karhutla di Kalteng berjalan cepat, terukur, dan efektif. (*)