Info Dewan

Palangka Raya, Kabarlewu.com - Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi dan Heri Santoso, bersama Anggota Komisi IV DPR RI Dapil Kalteng, Bambang Purwanto, beberapa waktu lalu melakukan kunjungan kerja ke Balai Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), sekaligus meninjau langsung kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam kunjungan tersebut, rombongan menyerahkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman untuk para relawan karhutla. Bantuan ini sebagai bentuk apresiasi dan dukungan moril kepada relawan serta tim satgas yang terus berjibaku memadamkan api di garis terdepan. Tidak hanya menyerahkan bantuan, Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi dan Anggota DPR RI Bambang Purwanto juga meninjau secara langsung kondisi riil posko karhutla di lapa...

Palangka Raya, Kabarlewu.com - DPRD Kalimantan Tengah menyambut positif rencana pemerintah pusat mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027. Kebijakan ini dinilai menjadi solusi atas penantian panjang tenaga pengajar. Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono, menyebut rencana tersebut menjadi angin segar bagi para guru. Kepastian status dinilai krusial agar aparatur dapat bekerja optimal tanpa rasa cemas. “Syukurlah, kawan-kawan yang selama ini mendambakan status untuk menjadi penuh waktu sudah direspons oleh Komisi II DPR RI dan pemerintah pusat. Jadi, kita berterima kasih karena ini menjawab keresahan selama ini,” ujar Sudarsono, Rabu (21/10/2026). Ketua Fraksi Golkar itu juga mengapresiasi respons pusat te...

Palangka Raya, Kabarlewu.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp107 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang tahun 2026. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan, anggaran jumbo tersebut berasal dari akumulasi beberapa sumber pendanaan. “Totalnya untuk penanganan karhutla di tingkat Provinsi Kalteng kita siapkan Rp107 miliar,” kata Junaidi, beberapa waktu lalu. Ia merinci, sebesar Rp27 miliar berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD murni, kemudian Rp40 miliar merupakan bantuan dari pemerintah pusat, dan Rp40 miliar lainnya dialokasikan melalui APBD Perubahan. Menurutnya, dana tersebut dikelola sepenuhnya oleh Pemprov Kalteng untuk mendukung operasional penanganan karhutla, mulai dari belanja modal s...

Palangka Raya, Kabarlewu.com - Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, mendesak Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera mengusulkan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional kepada pemerintah pusat. Desakan itu disampaikan mengingat karhutla yang terus berulang di Kalteng telah menimbulkan dampak serius, mulai dari kabut asap pekat, gangguan kesehatan, hingga lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Junaidi, dampak karhutla tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan kebakaran lahan semata. Asap yang ditimbulkan telah merusak aset warga, mengganggu pernapasan, dan menghambat mata pencaharian di hampir seluruh wilayah. "Menurut pandangan kami di DPRD Kalteng, sudah saatnya Pak Gubernur dan Pemprov Kalteng mengusulkan kepada pemerintah pusa...

Palangka Raya, Kabarlewu.com - Mekanisme pelaksanaan revitalisasi satuan pendidikan diminta untuk dikaji secara komprehensif. Hal itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, agar proyek pembangunan fisik sekolah tidak berujung pada jerat hukum bagi kepala sekolah. Ia menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Namun, ia menyoroti aspek teknis pelaksanaan di lapangan yang dinilai rawan menimbulkan masalah jika tidak diatur dengan jelas. "Untuk membangun fisik itu kan butuh keahlian teknis. Yang perlu kita pikirkan, apakah kepala sekolah mampu menanggung beban pengelolaan anggaran pembangunan di tengah tugas utamanya sebagai pendidik," ujar Purdiono, kemarin. Menurut legislator Partai Golkar itu, fungsi utama kepala ...

Palangka Raya, Kabarlewu.com - DPRD Kalimantan Tengah meminta Pemerintah Provinsi terbuka soal penggunaan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) senilai Rp107 miliar sepanjang 2026. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, menegaskan rincian pemanfaatan anggaran perlu disampaikan kepada DPRD dan publik untuk memastikan dana tersebut benar-benar mendukung penanganan di lapangan dan hasilnya dirasakan masyarakat, seperti penurunan titik api, berkurangnya kabut asap, dan terjaganya kesehatan warga. Ia merinci, anggaran tersebut berasal dari tiga sumber yakni Belanja Tidak Terduga (BTT) murni Rp27 miliar, dukungan pemerintah pusat Rp40 miliar, dan tambahan Rp40 miliar melalui APBD Perubahan. "Untuk penanganan karhutla di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, kita total m...

Palangka Raya, Kabarlewu. com - Penyerapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Kalteng yang mencapai 100 persen dinilai sebagai sinyal kuat tingginya kebutuhan modal usaha di masyarakat. DPRD Kalimantan Tengah pun menyatakan dukungan agar bank daerah itu mendapat tambahan kuota dari pemerintah pusat. Data OJK Kalteng mencatat, total penyaluran KUR di Kalteng mencapai Rp2,38 triliun untuk 29.596 debitur melalui sembilan bank dan satu lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Bank Kalteng berada di peringkat ketiga dengan penyaluran Rp174,35 miliar kepada 1.319 debitur. Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan capaian tersebut mencerminkan peran strategis Bank Kalteng dalam mendorong UMKM. "Saat ini Bank Kalteng dalam proses pengajuan anggaran tambahan KUR yang masih menunggu keputu...