Nasional

Aceh Tamiang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan lahan untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana di Kabupaten Aceh Tamiang sudah siap digunakan. Nusron menyebut tidak ada lagi kendala terkait ketersediaan tanah untuk pembangunan rumah bagi 4.159 kepala keluarga (KK) terdampak bencana. Pemerintah kini diminta mempercepat proses pembangunan agar masyarakat segera mendapatkan tempat tinggal. "Lahan untuk huntap sudah ready to use 100 persen. Tidak ada lagi alasan soal tanah karena semuanya sudah tersedia," ujar Nusron saat meninjau lokasi pembangunan huntap di Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, Kamis (23/7/2026). Untuk memenuhi kebutuhan ribuan rumah tersebut, pemerintah telah menyiapkan lahan seluas ...

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan meminta para Pejabat Administrator di lingkungan kementerian menjadi penggerak perubahan organisasi. Menurut dia, kepemimpinan administrator tidak lagi cukup berorientasi pada penyelesaian pekerjaan administratif, melainkan harus menghasilkan kinerja yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan Dalu saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I hingga III Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN, Rabu (22/7/2026). Dalam arahannya, Dalu mengatakan seorang pejabat administrator perlu mampu membaca perubahan, membangun kolaborasi, mengambil keputusan secara tep...

Denpasar - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan meminta Pemerintah Provinsi Bali mempercepat penyusunan dan integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem Online Single Submission (OSS). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pembangunan dan investasi di Bali berjalan sesuai rencana tata ruang. Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali, Senin, 20 Juli 2026, Ossy mengatakan tata ruang harus menjadi dasar setiap kebijakan pembangunan di tengah keterbatasan ruang dan meningkatnya kebutuhan pembangunan di Bali. "Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang t...

Jakarta - Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan melantik 78 pejabat struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Dalam pelantikan itu, Ossy menegaskan pentingnya membangun birokrasi yang adaptif melalui rotasi dan promosi jabatan. Pelantikan berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (17/7/2026). Sebanyak 78 pejabat yang dilantik terdiri dari 8 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan 70 Pejabat Administrator. Menurut Ossy, rotasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari reformasi sumber daya manusia (SDM) di Kementerian ATR/BPN. Kebijakan tersebut dijalankan melalui tiga pendekatan, yakni tour of duty (rotasi jabatan), tour of area (rotasi wilayah penugasan), dan tour of time (pembatasan masa jabat...

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp 6,128 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 6,401 triliun. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Agenda itu merupakan tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. "Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp 6.128.365.417.558 dari total pagu Rp 6.401.913.357.000," ujar Nusron dalam rapat. Dalam paparannya, Nusron menjelaskan bahwa ...

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Kajian tersebut dinilai dapat memperkuat upaya penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai menghadiri Dialog Rekomendasi Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (13/7/2026). Menurut Ossy, konflik agraria tidak hanya menyangkut persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. "Konflik agraria tidak semata-mata berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di bidang pert...

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan tanah wakaf tetap dapat disertifikatkan meski dokumen alas hak hilang atau tidak lagi lengkap. Menurut dia, kondisi tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme isbat wakaf di Pengadilan Agama. Nusron menjelaskan, penetapan isbat wakaf dari Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Dokumen tersebut selanjutnya digunakan sebagai syarat pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan hingga sertifikat diterbitkan. "Kalau kondisi wakif atau alas haknya belum ada, menggunakan isbat wakaf. Datang ke Pengadilan Agama minta penetapan. Berdasarkan hasil penetapan isbat wakaf dari Pengadilan Agam...