DPRD Provinsi Kalteng

Perkuat Jalan dan Internet di Desa

Perkuat Jalan dan Internet di Desa

DPRD Provinsi Kalteng, Infrastruktur
PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, menegaskan pembangunan infrastruktur jalan yang memadai menjadi faktor penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. “Kalau jalan sudah bagus, masyarakat tidak perlu lagi menyeberang sungai untuk menuju desa lain. Biaya transportasi juga bisa ditekan dan kegiatan ekonomi lebih lancar,” kata Hafid, kemarin. Menurutnya, akses jalan yang baik tidak hanya memudahkan transportasi, tetapi juga memperkuat keterhubungan antar wilayah. Distribusi barang, jasa, dan hasil produksi masyarakat pun dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hafid menilai pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Manfaatnya dapat dirasakan langsung ole...
Bank Kalteng Perlu Perkuat Pengembangan Bisnis

Bank Kalteng Perlu Perkuat Pengembangan Bisnis

DPRD Provinsi Kalteng, Ekonomi
PALANGKA RAYA - DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Bank Kalteng terus berkembang dan memperluas lini bisnis. Penguatan kinerja bank milik daerah itu dinilai penting agar penyertaan modal dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah. Anggota DPRD Kalteng, Purdiono, mengatakan dukungan pemerintah daerah melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi modal penting bagi Bank Kalteng untuk meningkatkan kapasitas usahanya. “Harapan kita Bank Kalteng semakin maju dan bisa mengembangkan bisnis lainnya. Sehingga uang daerah yang disertakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kalteng,” ujarnya, Kamis (23/7/2026). Menurutnya, perkembangan Bank...
Pembangunan Merata Butuh Kolaborasi Nyata

Pembangunan Merata Butuh Kolaborasi Nyata

DPRD Provinsi Kalteng, Infrastruktur
PALANGKA RAYA - Kerja sama antar pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah (Kalteng), dinilai menjadi kunci untuk mempercepat pembangunan yang merata. Sinergi antar wilayah diyakini mampu membuka peluang pengembangan potensi daerah, meningkatkan konektivitas, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sengkon, menegaskan kolaborasi tidak boleh hanya sebatas koordinasi administratif. Kerja sama harus diwujudkan melalui program nyata yang saling mendukung. “Kolaborasi antar wilayah akan memperkuat pembangunan dan memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat. Setiap daerah punya potensi berbeda. Jika disinergikan, hasilnya akan jauh lebih optimal dibanding berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya, kemarin. Menuru...
Digitalisasi Pemerintahan untuk Transparansi Pelayanan Publik

Digitalisasi Pemerintahan untuk Transparansi Pelayanan Publik

DPRD Provinsi Kalteng, Teknologi
PALANGKA RAYA - Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Penerapannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus membuat birokrasi lebih efisien dan transparan. Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, menegaskan pemanfaatan teknologi digital tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan, melainkan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan modern. “Pemanfaatan teknologi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus terus dikembangkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya, Kamis (23/7/2026). DPRD Kalteng mendorong seluruh OPD untuk terus berbenah agar mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui pe...
Serahkan Sengketa Lahan 26 Ribu Meter ke Jalur Hukum

Serahkan Sengketa Lahan 26 Ribu Meter ke Jalur Hukum

DPRD Provinsi Kalteng, Hukum
PALANGKA RAYA - Proses hukum terkait gugatan sengketa lahan seluas 26.836 meter persegi yang mencakup kawasan Kantor DPRD Kalimantan Tengah dan Monumen Tugu Soekarno mendapat perhatian dewan setempat. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya pemasangan spanduk oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris di lokasi tersebut. “Kami menghormati setiap proses hukum yang ditempuh para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Junaidi, Rabu (22/7/2026). Sengketa bermula dari klaim ahli waris yang menyebut lahan itu milik mereka. Junaidi menegaskan DPRD tidak berwenang menentukan status kepemilikan. “DPRD hanya menempati aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu penyelesaian kami serahkan sepenuhnya kepada ...
Aset Tak Terpakai Disewakan untuk Tambah PAD

Aset Tak Terpakai Disewakan untuk Tambah PAD

DPRD Provinsi Kalteng
PALANGKA RAYA - DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera menata aset daerah yang tidak lagi dimanfaatkan. Khususnya rumah dinas purna tugas, agar dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, mengatakan persoalan ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasarkan data, Pemprov Kalteng masih memiliki cukup banyak aset yang terbengkalai di sejumlah wilayah. “Pada pembahasan Banggar beberapa waktu lalu ada beberapa rumah dinas yang sudah tidak fungsional. Mungkin itu bisa diarahkan untuk pinjam pakai atau disewakan sebagai salah satu opsi peningkatan sumber pendapatan,” ujar Riska, Rabu (22/7/2026). Langkah ini menyasar ase...
Sekda Baru Perlu Buat Terobosan Atasi Keuangan Daerah

Sekda Baru Perlu Buat Terobosan Atasi Keuangan Daerah

DPRD Provinsi Kalteng, Ekonomi
PALANGKA RAYA - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, berharap Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, Linae Victoria Aden, segera melahirkan terobosan strategis untuk mengatasi persoalan keuangan daerah. Menurutnya, kondisi fiskal Pemprov Kalteng saat ini tidak boleh menghambat jalannya pembangunan maupun pelayanan publik. “Peran Sekda sangat menentukan dalam mengoordinasikan seluruh OPD. Dibutuhkan kebijakan tepat untuk mengatasi masalah keuangan, baik melalui optimalisasi pendapatan maupun efisiensi belanja,” ujar Purdiono, Rabu (22/7/2026). Ia menegaskan jabatan Sekda memiliki peran kunci dalam menggerakkan perangkat daerah. Tantangan fiskal harus dijawab dengan kebijakan terukur, termasuk menggali sumber PAD yang sah dan mengevaluasi program yang bukan skal...
Apresiasi Peresmian KCP Bank Kalteng di Kalampangan

Apresiasi Peresmian KCP Bank Kalteng di Kalampangan

DPRD Provinsi Kalteng, Ekonomi
PALANGKA RAYA - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, mengapresiasi peresmian Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Kalteng di Kalampangan beberapa waktu lalu. Menurutnya, kehadiran kantor baru tersebut merupakan langkah positif untuk memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat. Freddy menilai pembukaan KCP di kawasan Kalampangan akan memudahkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, dan pedagang, dalam mengakses layanan keuangan tanpa harus ke pusat Kota Palangka Raya. “Sebagai bank milik daerah, Bank Kalteng harus terus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Saya mengapresiasi peresmian KCP Kalampangan karena memberikan kemudahan layanan sekaligus mendukung aktivitas perekonomian warga,” ujarnya, Rabu (22/7/2026). Ia menyebut Kalampangan memiliki...
HUT ke-24 Katingan, Terus Perkuat Pembangunan

HUT ke-24 Katingan, Terus Perkuat Pembangunan

DPRD Provinsi Kalteng, Infrastruktur
PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Endang Susilawatie, mengapresiasi capaian pembangunan Kabupaten Katingan pada usia ke-24 tahun. Endang terpilih dari Daerah Pemilihan I meliputi Palangka Raya, Gunung Mas, dan Katingan, “Selamat Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Katingan yang diperingati 20 Juli 2026. Semoga momentum hari jadi ini menjadi penyemangat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun daerah secara berkelanjutan,” kata Endang, Selasa (21/7/2026). Menurut legislator Partai Gerindra tersebut, berbagai kemajuan yang diraih Katingan selama 24 tahun merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Kerja sama itu dinilai harus terus dijaga dan ditingkatkan. Meski demikian, Endang menyebut masih ada sejumlah tantangan yang...
Pengelolaan Kas Daerah dalam APBD 2025 jadi Sorotan

Pengelolaan Kas Daerah dalam APBD 2025 jadi Sorotan

DPRD Provinsi Kalteng
PALANGKA RAYA - DPRD Kalimantan Tengah menyoroti pengelolaan kas daerah (Kasda) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Badan Anggaran (Banggar) DPRD menilai tata kelola arus kas harus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan tidak terhambat dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Juru Bicara Banggar DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan pengelolaan kas menjadi salah satu poin penting yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi. “Banggar meminta penjelasan terkait kebijakan pengelolaan kas daerah, mekanisme pengendalian arus kas, strategi menjaga likuiditas, serta langkah antisipasi agar penggunaan sementara dana yang telah memiliki peruntukan khusus tidak terulang kembali,” ujarnya, Sela...