DPRD Provinsi Kalteng

PALANGKA RAYA - DPRD Kalimantan Tengah menyoroti pengelolaan kas daerah (Kasda) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Badan Anggaran (Banggar) DPRD menilai tata kelola arus kas harus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan tidak terhambat dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Juru Bicara Banggar DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan pengelolaan kas menjadi salah satu poin penting yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi. “Banggar meminta penjelasan terkait kebijakan pengelolaan kas daerah, mekanisme pengendalian arus kas, strategi menjaga likuiditas, serta langkah antisipasi agar penggunaan sementara dana yang telah memiliki peruntukan khusus tidak terulang kembali,” ujarnya, Sela...

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyoroti berbagai persoalan yang kembali mencuat saat kegiatan reses. Menurutnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menegaskan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara instan. Semua harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Namun, kebijakan tetap perlu difokuskan pada persoalan yang paling mendesak dirasakan warga. “Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat. Ada beberapa sektor yang kembali menjadi perhatian utama kami,” ujar Junaidi, Senin (20/7/2026). Dari hasil penyerapan aspirasi, terdapat lima sektor yang paling banyak disampaikan masyarakat. Kelima sektor itu adalah pendidikan,...

PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, mendesak sengketa kepengurusan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU SB) Kabupaten Seruyan segera diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan jauh lebih bijaksana dibandingkan menempuh jalur hukum. Desakan itu disampaikan Arton saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait penyelesaian permasalahan kepengurusan KSU SB Seruyan, beberapa waktu lalu. Dalam RDP tersebut, DPRD mempertemukan pengurus lama dan pengurus baru untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. “Perselisihan ini tidak boleh terus berlarut karena berdampak langsung kepada anggota koperasi dan menghambat jalannya organisasi,” kata Arton. Ia menegaskan RDP dige...

PALANGKA RAYA -DPRD Kalimantan Tengah memberikan apresiasi atas pelantikan Linae Victoria Aden sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Pemerintah Provinsi Kalteng. Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, menilai pelantikan tersebut sebagai tonggak penting yang membuktikan perempuan memiliki kapasitas memimpin birokrasi pemerintahan. “Jabatan Sekda memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan jalannya pemerintahan dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai target. Kehadiran perempuan di posisi ini menunjukkan bahwa kompetensi dan integritas tidak dibatasi gender,” katanya, kemarin. Politisi Partai Golkar itu menyebut pengalaman dan rekam jejak Linae di birokrasi menjadi modal kuat untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalteng ke depan. Menurut Riska, pel...

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, memastikan upaya penanganan wilayah blankspot di Kalteng masih terus dilakukan. Wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi disebutnya sudah tidak banyak dan saat ini dalam proses penyelesaian. “Berdasarkan hasil rapat kerja beberapa waktu lalu, jumlah wilayah blankspot memang masih ada. Tapi jumlahnya tidak terlalu banyak dan penanganannya masih berjalan sesuai tahapan dari pemerintah,” kata Okki, Senin (20/7/2026). Dalam rapat tersebut, pembahasan juga menyinggung adanya perbedaan data blankspot antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Okki menilai perbedaan itu bukan karena kondisi di lapangan berbeda, melainkan karena perbedaan definisi dan metode pengklasifikasian. “Data dari Kementerian d...

PALANGKA RAYA - Komisi II DPRD Kalimantan Tengah menyoroti kejelasan pelaksanaan dan realisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan sektor pertambangan dan perkebunan di wilayah Kalteng. Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mengatakan pengawasan terhadap CSR harus dilakukan secara objektif melalui audit dan verifikasi oleh pihak berwenang. Hal ini penting agar setiap program yang dilaporkan perusahaan benar-benar terealisasi di lapangan. “Diperlukan audit independen agar program tanggung jawab sosial tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (19/7/2026). Menurut Nafsiah, sejumlah perusahaan telah menyampaikan laporan pelaksanaan CSR. Bentuknya beragam, mulai dari dukungan kesehat...

PALANGKA RAYA - Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Tengah, Faridawaty Darland Atjeh, mengajak generasi muda di Bumi Tambun Bungai untuk terus mengembangkan bakat, talenta, dan keterampilan sebagai bekal menghadapi tantangan masa depan. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama mewujudkan pembangunan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Ketua DPW Partai NasDem Kalteng itu menilai pemuda memiliki potensi besar menjadi motor penggerak pembangunan. Karena itu setiap anak muda perlu memiliki kemauan untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi, serta mengasah keterampilan sesuai minat dan bakat. “Generasi muda harus percaya pada potensi yang dimiliki. Setiap orang memiliki bakat dan talenta yang dapat dikembangkan melalui proses be...

PALANGKA RAYA - Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah, Riska Agustin, meminta Pemerintah Provinsi Kalteng melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terus menerima penyertaan modal daerah, namun kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih minim. “Berkenaan dengan BUMD yang sudah kurang maksimal dan sering disuntik dana, sebaiknya penyertaan modalnya dihentikan,” tegasnya, kemarin. Riska menegaskan, pemerintah daerah harus berani menentukan arah pengelolaan BUMD. Perusahaan daerah yang tidak mampu berkembang dan terus bergantung pada APBD perlu ditinjau kembali keberlanjutannya, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran saat ini. Menurutnya, penyertaan modal daerah seharusnya difokuskan kepada BUMD yang memiliki kinerja je...