Info Dewan

Digitalisasi Pemerintahan untuk Transparansi Pelayanan Publik

Digitalisasi Pemerintahan untuk Transparansi Pelayanan Publik

DPRD Provinsi Kalteng, Teknologi
PALANGKA RAYA - Digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Penerapannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus membuat birokrasi lebih efisien dan transparan. Sekretaris Komisi I DPRD Kalteng, Pipit Setyorini, menegaskan pemanfaatan teknologi digital tidak lagi dapat dipandang sebagai pilihan, melainkan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan modern. “Pemanfaatan teknologi digital saat ini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang harus terus dikembangkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ujarnya, Kamis (23/7/2026). DPRD Kalteng mendorong seluruh OPD untuk terus berbenah agar mampu menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Salah satu caranya adalah melalui pe...
Serahkan Sengketa Lahan 26 Ribu Meter ke Jalur Hukum

Serahkan Sengketa Lahan 26 Ribu Meter ke Jalur Hukum

DPRD Provinsi Kalteng, Hukum
PALANGKA RAYA - Proses hukum terkait gugatan sengketa lahan seluas 26.836 meter persegi yang mencakup kawasan Kantor DPRD Kalimantan Tengah dan Monumen Tugu Soekarno mendapat perhatian dewan setempat. Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, mengatakan pihaknya telah mengetahui adanya pemasangan spanduk oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris di lokasi tersebut. “Kami menghormati setiap proses hukum yang ditempuh para pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Junaidi, Rabu (22/7/2026). Sengketa bermula dari klaim ahli waris yang menyebut lahan itu milik mereka. Junaidi menegaskan DPRD tidak berwenang menentukan status kepemilikan. “DPRD hanya menempati aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Karena itu penyelesaian kami serahkan sepenuhnya kepada ...
Aset Tak Terpakai Disewakan untuk Tambah PAD

Aset Tak Terpakai Disewakan untuk Tambah PAD

DPRD Provinsi Kalteng
PALANGKA RAYA - DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong Pemerintah Provinsi Kalteng untuk segera menata aset daerah yang tidak lagi dimanfaatkan. Khususnya rumah dinas purna tugas, agar dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, mengatakan persoalan ini menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasarkan data, Pemprov Kalteng masih memiliki cukup banyak aset yang terbengkalai di sejumlah wilayah. “Pada pembahasan Banggar beberapa waktu lalu ada beberapa rumah dinas yang sudah tidak fungsional. Mungkin itu bisa diarahkan untuk pinjam pakai atau disewakan sebagai salah satu opsi peningkatan sumber pendapatan,” ujar Riska, Rabu (22/7/2026). Langkah ini menyasar ase...
Sekda Baru Perlu Buat Terobosan Atasi Keuangan Daerah

Sekda Baru Perlu Buat Terobosan Atasi Keuangan Daerah

DPRD Provinsi Kalteng, Ekonomi
PALANGKA RAYA - Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Purdiono, berharap Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, Linae Victoria Aden, segera melahirkan terobosan strategis untuk mengatasi persoalan keuangan daerah. Menurutnya, kondisi fiskal Pemprov Kalteng saat ini tidak boleh menghambat jalannya pembangunan maupun pelayanan publik. “Peran Sekda sangat menentukan dalam mengoordinasikan seluruh OPD. Dibutuhkan kebijakan tepat untuk mengatasi masalah keuangan, baik melalui optimalisasi pendapatan maupun efisiensi belanja,” ujar Purdiono, Rabu (22/7/2026). Ia menegaskan jabatan Sekda memiliki peran kunci dalam menggerakkan perangkat daerah. Tantangan fiskal harus dijawab dengan kebijakan terukur, termasuk menggali sumber PAD yang sah dan mengevaluasi program yang bukan skal...
Apresiasi Peresmian KCP Bank Kalteng di Kalampangan

Apresiasi Peresmian KCP Bank Kalteng di Kalampangan

DPRD Provinsi Kalteng, Ekonomi
PALANGKA RAYA - Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Yohanes Freddy Ering, mengapresiasi peresmian Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Kalteng di Kalampangan beberapa waktu lalu. Menurutnya, kehadiran kantor baru tersebut merupakan langkah positif untuk memperluas akses layanan perbankan bagi masyarakat. Freddy menilai pembukaan KCP di kawasan Kalampangan akan memudahkan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, dan pedagang, dalam mengakses layanan keuangan tanpa harus ke pusat Kota Palangka Raya. “Sebagai bank milik daerah, Bank Kalteng harus terus hadir lebih dekat dengan masyarakat. Saya mengapresiasi peresmian KCP Kalampangan karena memberikan kemudahan layanan sekaligus mendukung aktivitas perekonomian warga,” ujarnya, Rabu (22/7/2026). Ia menyebut Kalampangan memiliki...
DPRD Desak Pemkab Perkuat Fasilitas Kesehatan

DPRD Desak Pemkab Perkuat Fasilitas Kesehatan

DPRD Gunung Mas, Kesehatan
KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Rayaniatie Djangkan melakukan reses perorangan, dengan menyambangi dan berdialog dengan tenaga medis di RSUD Kuala Kurun. "Reses perorangan yang dilakukan ini merupakan bentuk kepedulian serta upaya untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari seluruh tenaga medis di RSUD Kuala Kurun," ujar Raya, Rabu (22/7/2026). Dalam dialog dengan tenaga medis, lanjut dia, ada berbagai aspirasi disampaikan yang berkaitan dengan pelayanan rumah sakit, seperti kebutuhan sarana prasarana medis dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. "Aspirasi itu akan kami sampaikan ke pihak terkait Kami berkomitmen memperjuangkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan," tegas Politisi Partai Amanat Nasional ...
HUT ke-24 Katingan, Terus Perkuat Pembangunan

HUT ke-24 Katingan, Terus Perkuat Pembangunan

DPRD Provinsi Kalteng, Infrastruktur
PALANGKA RAYA - Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Endang Susilawatie, mengapresiasi capaian pembangunan Kabupaten Katingan pada usia ke-24 tahun. Endang terpilih dari Daerah Pemilihan I meliputi Palangka Raya, Gunung Mas, dan Katingan, “Selamat Hari Ulang Tahun ke-24 Kabupaten Katingan yang diperingati 20 Juli 2026. Semoga momentum hari jadi ini menjadi penyemangat bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus membangun daerah secara berkelanjutan,” kata Endang, Selasa (21/7/2026). Menurut legislator Partai Gerindra tersebut, berbagai kemajuan yang diraih Katingan selama 24 tahun merupakan hasil kerja sama antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat. Kerja sama itu dinilai harus terus dijaga dan ditingkatkan. Meski demikian, Endang menyebut masih ada sejumlah tantangan yang...
Pengelolaan Kas Daerah dalam APBD 2025 jadi Sorotan

Pengelolaan Kas Daerah dalam APBD 2025 jadi Sorotan

DPRD Provinsi Kalteng
PALANGKA RAYA - DPRD Kalimantan Tengah menyoroti pengelolaan kas daerah (Kasda) dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Badan Anggaran (Banggar) DPRD menilai tata kelola arus kas harus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan tidak terhambat dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan. Juru Bicara Banggar DPRD Kalteng, Sudarsono, mengatakan pengelolaan kas menjadi salah satu poin penting yang dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Provinsi. “Banggar meminta penjelasan terkait kebijakan pengelolaan kas daerah, mekanisme pengendalian arus kas, strategi menjaga likuiditas, serta langkah antisipasi agar penggunaan sementara dana yang telah memiliki peruntukan khusus tidak terulang kembali,” ujarnya, Sela...
Infrastruktur dan Ekonomi Aspirasi Utama Saat Reses

Infrastruktur dan Ekonomi Aspirasi Utama Saat Reses

DPRD Provinsi Kalteng
PALANGKA RAYA - Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Tengah, Junaidi, menyoroti berbagai persoalan yang kembali mencuat saat kegiatan reses. Menurutnya, masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Ia menegaskan pembangunan daerah tidak bisa dilakukan secara instan. Semua harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran dan skala prioritas. Namun, kebijakan tetap perlu difokuskan pada persoalan yang paling mendesak dirasakan warga. “Kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menyerap aspirasi masyarakat. Ada beberapa sektor yang kembali menjadi perhatian utama kami,” ujar Junaidi, Senin (20/7/2026). Dari hasil penyerapan aspirasi, terdapat lima sektor yang paling banyak disampaikan masyarakat. Kelima sektor itu adalah pendidikan,...
Selesaikan Konflik KSU SB Seruyan Lewat Musyawarah

Selesaikan Konflik KSU SB Seruyan Lewat Musyawarah

DPRD Provinsi Kalteng
PALANGKA RAYA - Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, mendesak sengketa kepengurusan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama (KSU SB) Kabupaten Seruyan segera diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan jauh lebih bijaksana dibandingkan menempuh jalur hukum. Desakan itu disampaikan Arton saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait penyelesaian permasalahan kepengurusan KSU SB Seruyan, beberapa waktu lalu. Dalam RDP tersebut, DPRD mempertemukan pengurus lama dan pengurus baru untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama. “Perselisihan ini tidak boleh terus berlarut karena berdampak langsung kepada anggota koperasi dan menghambat jalannya organisasi,” kata Arton. Ia menegaskan RDP dige...