Nasional

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid melaporkan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp 6,128 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 6,401 triliun. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Agenda itu merupakan tindak lanjut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025. "Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2025 mencapai 95,73 persen atau sekitar Rp 6.128.365.417.558 dari total pagu Rp 6.401.913.357.000," ujar Nusron dalam rapat. Dalam paparannya, Nusron menjelaskan bahwa ...

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menindaklanjuti rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Kajian tersebut dinilai dapat memperkuat upaya penyelesaian konflik agraria di Indonesia. Komitmen itu disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, usai menghadiri Dialog Rekomendasi Kajian Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Senin (13/7/2026). Menurut Ossy, konflik agraria tidak hanya menyangkut persoalan administrasi pertanahan, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia. "Konflik agraria tidak semata-mata berkaitan dengan tugas dan fungsi kami di bidang pert...

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan tanah wakaf tetap dapat disertifikatkan meski dokumen alas hak hilang atau tidak lagi lengkap. Menurut dia, kondisi tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme isbat wakaf di Pengadilan Agama. Nusron menjelaskan, penetapan isbat wakaf dari Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Dokumen tersebut selanjutnya digunakan sebagai syarat pendaftaran tanah wakaf di Kantor Pertanahan hingga sertifikat diterbitkan. "Kalau kondisi wakif atau alas haknya belum ada, menggunakan isbat wakaf. Datang ke Pengadilan Agama minta penetapan. Berdasarkan hasil penetapan isbat wakaf dari Pengadilan Agam...

Makassar - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menggandeng 28 perguruan tinggi di Sulawesi Selatan untuk mempercepat sertifikasi tanah wakaf. Melalui kolaborasi tersebut, sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf yang belum bersertifikat ditargetkan rampung dalam waktu satu tahun. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Auditorium Universitas Islam Makassar (UIM), Kamis (9/7/2026). "Dengan kerja sama MoU ini, semoga kekurangan sekitar 14 ribu bidang tanah wakaf di Sulawesi Selatan tahun depan bisa dikeroyok 28 kampus. Mudah-mudahan selesai dalam waktu satu tahun. Saya mohon bantuan Bapak-Bapak Rektor agar KKN Tematik ini betul-betul memiliki KPI yang jel...

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem administrasi pertanahan sekaligus mengatasi tumpang tindih aturan yang selama ini masih terjadi. Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan penyusunan RUU Administrasi Pertanahan dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya persoalan pengelolaan pertanahan. Menurut dia, fragmentasi regulasi telah memunculkan disharmoni kebijakan dan berdampak pada penyelenggaraan administrasi pertanahan. "RUU Administrasi Pertanahan ini perlu dirumuskan karena perkembangan keadaan dan adanya fragmentasi peraturan yang mem...